Kategori miskin atau kaya indikatornya bisa macam-macam. Ada yang dianggap dirinya kaya jika orang lain menilai kalau keluarganya sudah bisa makan tiga kali sehari, punya mobil, dan sepeda motor. Rumah juga punya. Tapi ada juga yang menilai kaya jika seseorang sudah punya mobil lebih dari satu, sering ke luar negeri, dan sebagainya.

Yang dianggap miskin jika dinilai belum mampu membeli baju sebulan sekali dan rumahnya belum milik sendiri. Ada juga yang menilai dirinya miskin sebab belum bisa memberi makan keluarga rutin tiga kali sehari. Acapkali penilaian miskin dan kaya bias dengan banyaknya kategori.

Mengacu pada data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun ini, diketahui bahwa persentase penduduk miskin di negeri ini semakin turun. Pada bulan Maret 2022 lalu, masih ada 9,54 persen penduduk yang masih dikategorikan miskin. Persentase ini membaik 0,17 persen dibandingkan bulan September 2021 atau menurun sebesar 0,60 persen pada Maret 2021.

Ditilik dari sisi jumlah penduduk miskin, jumlahnya juga turun 0,34 persen, dan di Maret tahun ini tinggal 26,16 juta orang yang masih miskin. Adapun masyarakat miskin yang tinggal di kota ada 7,60 persen, atau turun jadi 7,50 persen periode triwulan pertama tahun ini. Yang di pedesaan, masih ada 14,34 juta orang pada Maret 2022.

Dari catatan itu, ternyata penduduk miskin yang jumlahnya besar  justru mereka yang tinggal di perkotaan, yang jumlahnya hampir setengahnya. Artinya, secara kasar dapat pula disebut bahwa mereka yang tinggal di perkotaan tidak selalu lebih kaya daripada yang tinggal di desa.

Ulasan BPS juga menyebutkan bahwa ketetapan garis kemiskinan di bulan Maret tahun 2022 ini yaitu sebesar Rp 505.469,00 per kapita/ bulan dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp 374.455,00 (74,08 persen) dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp 131.014,00 (25,92 persen).

Jika hitungan tersebut diasumsikan sebagai rerata rumah tangga miskin, maka negeri ini punya 4,74 orang anggota rumah tangga yang miskin dengan besaran garis kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata sebesar Rp 2.395.923,00 per rumah tangga miskin/bulan.

Data ini sudah memperoleh bantuan dari pemerintah dalam skup pemulihan ekonomi berbentuk Program Keluarga Harapan (PKH) di bulan Maret 2022 ini sebesar 97,2 persen, yang meningkat dibandingkan bulan September 2021 yang saat itu ‘hanya’ sebesar 96,8 persen. Bukti ini semakin diperkuat oleh besaran dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat ke daerah melalui program BLT dan dana desa sebesar 3,1 triliun. Inilah angka nyata yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat, melalui berbagai modus dan cara.

Dengan cara itu, pemerintah berharap agar daya beli masyarakat semakin meningkat meskipun ada beberapa komoditas pangan yang sedikit naik, seperti telur, beras, bawang putih, dan ayam ras. Di luar komoditas tersebut, memang ada minyak goreng curah yang meroket di bulan Januari 2022, dan mulai menurun perlahan di bulan Maret 2022. Adapun harga komoditas non pangan relatif terkendali, seperti BBM dan tarif uang sekolah dasar (SD). Yang sedikit bergerak naik adalah biaya sewa rumah, kontrakan, serta LPG melon yang 3 kilogram.

Dari sisi domisili penduduk, Pulau Jawa masih dominan dengan warga miskin di bulan Maret 2022 yaitu sebanyak 13,85 juta jiwa atau sekitar 52,96 persen dari total warga yang dianggap miskin. Adapun yang terendah adalah Kalimantan dengan kepemilikan 0.98 juta masyarakat miskin atau sekitar 3,73 persen dari total masyarakat Indonesia yang miskin.

Salah satu upaya pemerintah agar ‘beban pulau miskin’ makin berkurang, yaitu dengan tawaran transmigrasi. Namun bukan berarti agar wilayah lain juga bertambah jumlah warga miskinnya, melainkan terselip harapan agar masyarakat miskin di Pulau Jawa bersedia bertransmigrasi, mendapatkan kesempatan kerja yang lebih baik, dan memperoleh penghasilan yang meningkat sehingga yang tadinya masuk kategori miskin, bisa berubah jadi tak miskin lagi.

Hascaryo Pramudibyanto

Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka